Oleh: ARLIS | 30 Juni 2010

Politik Hukum dalam Perspektif Islam

POLITIK HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Arlis

Dosen Tetap pada Fakultas Hukum UMMY Solok

ABSTRACT

The research is library research by descriptif-analitical approach. Target of research is to get knowledge about legal policy in islamic perspective. Result of the study is legal policy in islamic perspective called siyasah syar’iyyah. Siyasah syar’iyyah is policy based on syari’a. The scope of Siyasah syar’iyyah is very wide. For example all of goverment policy. Siyasah Syar’iyyah based on tauhid and justice principle to implementation the syari’a in the world.

Kata kunci: legal policy, siyasah syar’iyyah, Islam.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan way of life yang bersifat komprehensif dan universal. Ajarannya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, tidak saja untuk lingkup duniawi tetapi juga mencakup kehidupan ukhrawi. Dalam lingkup kehidupan duniawi, berbagai aspek kehidupan dengan segenap problematikanya tidak luput dari sorotan Islam. Hal ini disebabkan karena Islam menginginkan manusia hidup sesuai fitrahnya untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Secara umum sudah dimaklumi bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, ia butuh kepada orang dan makhluk lain. Untuk itu dalam menjalankan kehidupan bersama, mutlak ada yang memimpin atau memerintah. Kondisi yang terakhir inilah di antaranya yang menyebabkan manusia hidup berkelompok sampai akhirnya hidup bersama dalam institusi yang disebut negara. Menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara berkaitan erat dengan politik hukum negara dimaksud. Politik hukum diartikan dengan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah (Mahfud, 1986: 9). Dalam kaitannya dengan hal yang terakhir ini, kajian terhadap politik hukum dalam perspektif Islam sangat penting untuk dilaksanakan. Apalagi ketika dihubungkan dengan eksistensi Negara Indonesia yang secara prinsip mengakui eksistensi agama, akan tetapi Indonesia bukan negara agama.

Salah satu bagian dari ajaran Islam adalah hukum. Hukum Islam diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Ada dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami hukum Islam yaitu syari ‘ah dan fiqh. Kata syari ‘ah digunakan oleh generasi pertama umat Islam dalam pengertian jalan, metode, atau cara. Pembedaan syari’ah dengan fiqh pada dasarnya dimaksudkan untuk memilah antara ajaran-ajaran hukum yang bersifat abadi dan sakral, karena berasal dari Tuhan dan ajaran yang bersifat temporal dan profan, karena ia merupakan hasil pemikiran manusia terhadap ajaran Tuhan tersebut. Bila syari’ah merupakan Hukum Islam yang ditegaskan secara langsung melalui nash al-Qur’an dan Sunnah serta tidak mengandung penafsiran maupun penakwilan, maka fiqh, merupakan Hukum Islam yang tidak atau belum ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur’an atau Sunnah di mana ia baru diketahui setelah digali melalui ijtihad. Adanya konsep syari’ah dan fiqh dalam hokum Islam semakin membuktikan bahwa Islam pun mempunyai kerangka acuan bagaimana semestinya politik hukum itu dirumuskan dan dimplementasikan.

Islam di Indonesia sudah eksis sebelum Indonesia diproklamirkan sebagai Negara yang merdeka. Artinya, berbicara Islam di Indonesia jauh lebih tua dibandingkan Negara Indonesia itu sendiri. Begitupun kalau ditinjau dari populasi penduduk Indonesia diketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Bertitik tolak dari perspektif sebelumnya, maka kajian terhadap politik hukum dalam perspektif Islam sangat penting dilakukan. Kajian terhadap hal ini nantinya diharapkan mampu membuka cakrawala pemikiran secara ilmiah sehingga ke depan ketika berbicara Islam berarti bicara sesuatu yang sangat komplek termasuk salah satunya politik hukum, Islam bukan sekedar ibadah ritual belaka.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian   ini   merupakan   penelitian   kepustakaan   (library research), yakni kegiatan penelitian menggunakan bahan-bahan koleksi perpustakaan. Penelitian kepustakaan digunakan dengan pertimbangan bahwa data pustaka tetap andal dalam upaya menjawab persoalan penelitian dan pustaka merupakan tambang emas yang begitu kaya untuk riset ilmiah, serta kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga lebih mudah untuk menghimpunnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif-analitis diartikan sebagai upaya pemaparan polirik hukum dalam perspektif Islam. Setelah selesai dipaparkan sedemikian rupa, kemudian dianalisis sehingga tercapai sasaran yang diinginkan dari penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan kepada data sekunder. Data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh dari tangan kedua, bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Penyarian atau pencatatan bahan-bahan dalam lembaran kerja dilakukan dengan menempatkan bahan yang ada sesuai dengan outline penelitian sehingga bahan yang tercatat  tersusun  dan  dikelompokkan   sesuai   kebutuhan. Cara pengumpulan data seperti ini ditempuh secara simultan sampai data dirasa cukup untuk digunakan dalam menjawab dan menganalisis persoalan penelitian. Sedangkan analisis data digunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dimaksudkan sebagai analisis terhadap data secara rasional dengan mempergunakan pola berpikir tertentu menurut hukum logika (dalam penelitian ini berdasarkan kerangka teoritis).

C. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

a. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum berarti kebijakan hukum. Kebijakan itu sendiri diartikan dengan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (Pusat Bahasa Depdiknas, 2003: 149). Dengan demikian politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983: 20).

b. Ruang Lingkup Politik Hukum

Cakupan politik hukum suatu negara begitu luas dan mempunyai peranan besar untuk menentukan apa dan bagaimana hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Untuk menggariskan hukum apa dan bagaimana yang akan diadakan dan diterapkan untuk masa mendatang dalam negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Sudiman Kartohadiprodjo (1963: 36) menyatakan bahwa untuk mengetahui dasar-dasar sistem hukum dalam suatu negara pertama-tama harus diperhatikan politik hukum negara itu. Dalam suatu negara, setidak-tidaknya ada dua lingkup utama politik hukum, yaitu politik pembentukan hukum; dan politik penegakan hukum (Bagir Manan, 2004: 180). Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; dan kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. Politik penegakan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan kebijaksanaan di bidang peradilan dan kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum.

Utrech dalam bukunya menyatakan bahwa hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaedah-kaedah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial. Tetapi kadang-kadang juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu ruling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Boleh dikatakan politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara aturan positif dan kenyatan sosial. Politik hukum membuat suatu ius constituendum dan berusaha ius constituendum ini pada kemudian hari berlaku sebagai ius constitutum baru.

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan bahan-bahan penelitian diketahui bahwa politik hukum dalam perspektif Islam dipakaikan dengan istilah Siyasah Syar’iyyah. Siyasah Syar’iyyah dapat dikatakan sebagai kebijakan syari’ah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syari’ah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rifyal Ka’bah, 2005: 111). Siyasah Syar’iyyah adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara. Secara literal, Siyasah Syar’iyyah berarti kebijakan yang berorientasi kepada syari’ah atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syari’ah. Dalam pengertian yang luas ini, maka Siyasah Syar’iyyah adalah semua kebijakan pemerintah, baik yang terdapat tuntunan dari syari’ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali.

Menurut para fuqaha istilah Siyasah Syar’iyyah berarti berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh imam atau ulil amri (penguasa yang mengurus urusan umat) mengenai hal-hal yang tidak ditentukan oleh syari’ah. Atas dasar ini, kebijakan apapun yang membawa orang lebih dekat kepada shalah (kebaikan dan kecocokan dalam hidup) dan menjauhkan orang dari fasad (semua yang merusak) telah melakukan siyasah (kebijakan) yang adil, sekalipun tidak ditentukan oleh Nabi SAW atau tidak diatur oleh wahyu Ilahi. Siyasah Syar’iyyah harus dilaksanakan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Para fuqaha belakangan menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan hakim untuk melawan kejahatan dan kerusakan. Dalam hal ini, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, Rifyal Ka’bah (2005: 113) mengatakan bahwa bila seseorang dipercayakan kekuasaan atau urusan orang-orang beriman, dan selanjutnya yang bersangkutan mendelegasikan kekuasaan ini kepada orang lain sementara itu ia mempunyai orang yang lebih kompeten untuk urusan itu, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dalam konteks Siyasah Syar’iyyah, kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan Islam masa lalu dapat diteruskan untuk praktek pemerintahan zaman sekarang, tidak bertentangan dengan syari’ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan syari’ah itu sendiri di zaman sekarang.

Ab. Majid (1994: 79) memakaikan istilah siyasah syar’iyyah juga digunakan dalam pengertian al-ahkam sulthaniyyah (ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekuasaan) dan nizam al-hukm (sistem pemerintahan). Kebijakan syari’ah dalam pengertian luas meliputi perlindungan terhadap lima hal, yaitu kehidupan, agama, pikiran, keturunan dan harta benda (maqashid alsyar’iyyah/maksud-maksud syari’ah). Sebagian   fuqaha  menambahkan butir keenam kebijakan syari’ah, yaitu pembasmian fasad. Dalam kajian Hukum Islam istilah Siyasah Syar’iyyah dapat diartikan dengan pemikiran tentang politik dan perkembangan Islam dan penentuan hukum berdasarkan situasi dan kondisi dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian pertama melibatkan persoalan-persoalan tentang bentuk dan corak pemerintahan sebuah negara Islam, dalam pengertian umum sama dengan istilah al-Ahklam al-Sultaniyah yang di dalam penulisan-penulisan Islam digunakan secara lebih meluas dan lebih populer.

a. Ruang Lingkup Siyasah Syar’iyyah

Berdasarkan definisi Siyasah  Syar’iyyah yang dikemukakan sebelumnya dapat dipahami bahwa ruang lingkup Siyasah  Syar’iyyah itu sangat luas, mencakup berbagai aspek kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara. Siyasah Syar’iyyah dapat diarahkan kepada penyusunan suatu aturan hukum. Allah mewajibkan pemerintah agar menegakkan hukum-Nya dalam dan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Untuk itu, Allah memberi kewenangan kepada mereka. Kewenangan yang diberikan Allah kepada pemerintah melalui al-Qur’an tidak hanya terbatas pada penerapan hukum-hukum Allah, tetapi juga kewenangan menemukan aturan-aturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur syari’at secara tegas dan rinci atau sama sekali didiamkan untuk diatur oleh manusia sepanjang hal itu sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan ajaran syariat. Oleh karena itu, dalam sistem politik Islam dikenal dua jenis hukum, yakni hukum syari’at yang bersumber dan al-Qur’an dan Sunnah, dan hukum qanuni yang bersumber dari keputusan-keputusan lembaga pemerintahan. Secara hirarki, hukum yang tertinggi dalam sistem ini adalah hukum yang pertama. Dalam kaitan ini al-Qur’an itulah yang menjadi rujukan pokok dan pemutus akhir untuk setiap masalah hukum. Karena itu, kedaulatan hukum berada dalam al-Qur’an.

Pemimpin menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan, pertanggungjawaban dalam dirinya, dan prinsip delegasi kekuasaan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kekuasaan, wali adalah kepala pemerintahan. Bersamanya ada lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga dimaksud dapat diklasifikasi menjadi: (1) lembaga legislatif (majlis taqnin), (2) lembaga eksekutif (majlis tanfiz), dan (3) lembaga yudikatif (majlis qadha’i). Lembaga pertama mempunyai dan menjalankan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masalah-masalah bukan akidah dan ritual yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur’an dan Sunnah; juga peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum Allah. Sedagkan lembaga yang kedua mempunyai dan menjalankan kekuasaan untuk menerapkan hukum Allah dan hukum perundang-undangan. Lembaga yang terakhir mempunyai dan menjalankan kekuasaan untuk membela hukum-hukum positif dari setiap serangan dan pelanggaran.

Berbagai tugas keagamaan penting yang ditentukan dalam al-Qur’an dan sunnah seperti mengumpulkan zakat, menghukum tindakan kriminal, distribusi manfaat di kalangan yang berhak menerimanya dan organisasi jihad tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa intervensi penguasa politik yang resmi. Negara dan agama sungguh saling berkelindan. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Dalam Siyasah Syar’iyyah, penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah (Jindan, 1994: 51).

Tata aturan yang ditegakkan Nabi untuk mengatur masyarakat dalam bernegara, jika dilihat dari sudut ilmu politik, jelas memperlihatkan sifatnya sebagai tata aturan politik. Akan tetapi jika ditinjau dari segi motivasi dan tujuannya, ia memperlihatkan ciri agama. Walaupun demikian, negara yang dibangun bukanlah sebuah negara agama (teokrasi). Piagam Madinah sebagai konstitusi awal yang menjadi dasar penegakan negara Madinah memperlihatkan bahwa tali ikatan pengikat rakyat yang terdiri dari berbagai ragam penganut agama atau kepercayaan (Islam, Yahudi, Nasrani, kepercayaan Jahiliyah) ialah tali ikatan politik. Menurut Hasbi ash Shiddiqi masalah kebangsaan dan negara adalah masalah duniawi yang dalam fiqh disebut siyasah. Dalam masalah siyasah, ajaran Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah) hanya memberikan patokan-patokan dasamya saja. Pengembangannya diserahkan kepada ijtihad ulil Amri dan para mujtahidin untuk melakukan tahqiq (pengkajian) guna disesuaikan menurut dimensi ruang dan waktu dengan tetap berpedoman kepada pokok-pokok yang telah ditetapkan syara’. Dengan demikian, masalah siyasah bisa berubah-ubah menurut dimensi ruang dan waktu (Nourouzzaman Shiddiqi, 1997: 166).

b. Dasar dan Karakteristik Siyasah Syar’iyyah

Dasar siyasah adalah adil dan tauhid (al’adl wa al-tawhid). Ini artinya bahwa suatu keadilan itu dilaksanakan berdasarkan prinsip tauhid, yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mentaati perintah dan larangan Allah akan berimplikasi kepada dua hal, yaitu: (1) melaksanakan nash, baik al-Qur’an maupun Sunnah (al-akhz bi al-nushush al-waridah fi al-kitab wa al-sunnah), (2) menerapkan maqashid syari’ah (al-akhz bi al-maqashid al-syari’ah) (Mushthafa Kamal Washfi, 1994: 37-41).

Ulil amri punya hak untuk membuat perundang-undangan. Undang-undang itu harus selaras dengan nash syara’ dan kaedah-kaedah umum yang dpat disimpulkan dalam dua hal, yaitu: (1) dalam bidang eksekutif, yaitu aturan-aturan yang memuat cara pelaksanaan syari’ah. Undang-undang ini dikeluarkan oleh tiap-tiap departemen dalam batas-batas wewenangnya, untuk melaksanakan kandungan undang-undang, (2) dalam bidang legislatif, yaitu aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur dan mengawasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada nash-nash syara’. Oleh karenanya, dalam bidang ini ulil amri tidak berwenang membuat aturan-aturan sendiri dan disyaratkan seluruh aturan-aturannya supaya senada dengan kaedah-kaedah umum dan berjiwa religious (Audah, 1997: 26-27). Kaedah-kaedah umum itu di antaranya adalah (1) Suatu urusan itu tergantung dengan maksudnya (al-umur bi maqashidiha); (2) Adat menjadi hukum/al-‘adah muhakkamah ; (3) Ijtihad tidak bisa dibathalkan oleh Ijtihad/al-ijtihad la yunqadhu bi al-ijtihad; (4) Tindakan pemimpin terhadap rakyat hendaknya bergantung kepada maslahat/ tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah; dan lain-lain (al-Syahari, t.th.: 12).

Ketika ada perundang-undangan yang dibuat bertentangan dengan nash syara’, maka hukum syara’lah yang harus diambil, sedangkan perundang-undangan tersebut harus dibuang. Hal ini didasarkan  atas tiga sebab, yaitu: pertama, karena nash-nash syara’ selamanya akan tegak dan tidak mungkin dibuang dalam keadaan bagaimanapun, sedang perundang-undangan ciptaan manusia masih memungkinkan untuk dibuang. Kedua, syari’ah tidak mengakui seluruh perundang-undangan yang menyalahinya, bahkan melarang untuk mengikuti perundang-undangan tersebut. Ketiga, perundang-undangan yang bertentangan dengan syari’ah berarti keluar dari fungsinya, tidak mempunyai tempat dan sama sekali dianggap tidak berlaku.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Politik hukum dalam literatur Islam dipakaikan dengan istilah siyasah syar’iyyah yang dimaksudkan sebagai suatu kebijakan yang berdasarkan kepada syari’at. Siyasah syar’iyyah ini mempunyai cakupan yang sangat luas mencakup berbagai aspek kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam suatu negara (dalam artian umum ini mencakup makna ahkam sulthaniyyah). Siayasah Syar’iyyah harus berdasarkan tauhid dan prinsip keadilan yang pelaksanaannya mesti dalam rangka mengupayakan tegakkan hukum-hukum Allah di alam semesta ini.

2. Saran

Perumusan politik hukum dalam negara Islam (negara yang penduduknya beragama Islam) mutlak berdasarkan siyasah syar’iyyah. Ketika diketahui adanya rumusan dan pelaksanaan politik hukum yang jauh dari tuntunan syari’ah, maka harus segera direvisi dan diperbaiki.

Daftar Kepustakaan

Hartono, Sunaryati. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional Bandung: Alumni.

Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin Ahmad. 2000. al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ismail, Sa’ban Muhammad. 1985. Al-Tasyri’ al-lslamiy: Mashadiruh wa Atwaruh, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah.

Jindan, Khalid Ibrahim. 1994. Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah penterjemah, Mufid. Judul Asli, The Islamic Theory of Goverment According to Ibnu Taymiyah. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ka’bah, Rifyal. 2005. Politik dan Hukum dalam Al-Qur’an. Jakarta: Khairul Bayan.

Kusumah, Mulyana. 1986. Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum, Jakarta. Rajawali.

Kusumahatmadja, Mukhtar. 1973. Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Binacipta.

Majid, Mahmood Zuhdi Hj Ab. 1994. Siasah Syar’iyah dan Kepentingannya dalam Pelaksanaan Syari’at Islam, dalam Medium Jurnal Akademi Islam Universiti Malaya. Kuala Lumpur: diterbitkan oleh Akademi Islam Universiti Malaya.

Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: IND-HILL CO.

Al-Mawardi, Abi al-Hasan li Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashriy al-Baghdadiy. t.th. al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

MD, Moch. Mahfud. 1986. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Radhie, T. Mohammad. 1973. Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Prisma No. 6 Tahun II, Desember.

RI, Departemen Agama. 2001. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Salim, Abd. Muin. 1995. Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an. Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.

Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syamsuddin, Mhd. Mahdiy. 1992.Fi al-Ijtima’ al-Siyasi al-Islamiy. Bayrut: al-Muassasah li al-Dauliyah li al-Dirasah wa al-Nasr.

Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. 2004. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, Muchlis. 1999. Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Utrecht, E. 1966. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.

Washfi, Mushthafa Kamal. 1994. Al-Nizam al-Dusturiy fi al-Islam Muqaranan bi al-Nuzum al-‘Ashriyyah. al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

Wehr, Hans. 1980. A Dictionary of Modern Written Arabic. London: Mac-Donald & Evans Ltd.

Wojowasito, S. 1997. Kamus Umum Belanda-Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: