Peradilan Agama di Indonesia

SILABUS FAKULTAS SYARI’AH

IAIN IMAM BONJOL PADANG

 

Mata Kuliah             :  Peradilan Agama Di Indonesia

Kode Mata Kuliah   :

Komponen               :  MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)

Fakultas                    :  Syari’ah

Jurusan                     :  Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Program Studi        :  S.1

Semester                   :  IV (Empat)

Bobot                          :  2 SKS

 

Sinopsis Mata Kuliah

Mata kuliah ini menjadi mata kuliah penting di semua jurusan pada Fakultas Syari`ah, karena pada mata kuliah ini kepada mahasiswa diperkenalkan bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga perkembangan terakhir, termasuk perubahan yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, akan diperkenalkan juga tentang dasar hukum, susunan, kompetensi absolute dan relatife baik Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syari`ah di Nanggroe Aceh Darussalam,  bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim, syarat-syarat, tugas dan wewenangnya, prosedur berperkara, tahapan-tahapan beracara dan produk-produk Pengadilan Agama, hubungan antara Pengadilan Agama dengan proses penerapan Hukum Islam, serta bagaimana posisi, eksistensi dan prosfek Pengadilan Agama di Indonesia. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus telah lulus mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dan Peradilan di Indonesia (khusus untuk Jurusan Hukum Keluarga).

Kompetensi Mata Kuliah

Memahami tentang susunan, kekuasaan, prosedur berperkara dan perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dalam sistem peradilan di Indonesia.

Indikator Kompetensi 

1. Mahasiswa memahami bagaimana metode-metode dalam  melakukan kajian terhadap Pengadilan Agama.
   1. Mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda hingga periode terakhir.
   2. Mahasiswa mengetahui dasar hukum, susunan dan kekuasaan Pengadilan Agama baik sebelum maupun sesudah adanya Penyatuatapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung.
   3. Mahasiswa mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim, syarat-syarat, tugas dan wewenangnya.
   4. Mahasiswa mengetahui bagaimana prosedur berperkara, tahapan-tahapan beracara dan produk-produk Pengadilan Agama.
   5. Mahasiswa mengetahui hubungan antara Pengadilan Agama dengan proses penerapan Hukum Islam di Indonesia..
   6. Mahasiswa mengetahui bagaimana posisi, eksistensi dan prosfek Pengadilan Agama di Indonesia.

Topik dan Sub Topik:

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama di Indonesia

1. Pengertian Pengadilan dan Peradilan.
2. Pengadilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
3. Dasar Hukum Pengadilan Agama di Indonesia

1. Cakupan, Metode, Kegunaan Studi Pengadilan Agama dan Hubungannya  dengan Bidang  Lainnya
   1. Cakupan PADI
   2. Metode Pengkajian PADI.
   3. Kegunaan Studi PADI.
   4. Hubungan PADI dengan Bidang-Bidang Lainnya.
2. Hubungan PA Dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
   1. Pengadilan Agama sebagai salah satu Pranata Hukum
   2. Penerapan Hukum Islam Lewat Jalur Infra Struktur
   3. Penerapan Hukum Islam Lewat Jalur Supra  Struktur.
3. Pengadilan Agama Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang
   1. Maksud dan Sejarah Masuknya Belanda dan Jepang ke Indonesia.
   2. Kebijakan Pemerintah Belanda Terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama (dari Theorie Receptio in Complexu dan Theorie Receptie)..
   3. Dasar Hukum dan Wewenang PA  pada Masa Belanda dan Jepang.
   4. Implikasi Kebijakan pemerintah Belanda Terhadap Pengadilan Agama.
4. Pengadilan Agama Pada Masa Orde Lama
   1. Kedudukan PA Pada Masa Awal Kemerdekaan.
   2. Dasar Hukum dan Wewenang PA
   3. Penataan PA Pada Masa Orla
5. Pengadilan Agama Pada Masa Orde Baru
   1. Penataan PA Pada Masa Orba
   2. Dasar Hukum dan Wewenang PA.
   3. Kedudukan PA Dalam UU Nomor 14 Tahun  1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974
   4. Eksistensi PA Setelah Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989.
6. Pengadilan Agama Pada Masa Orde Reformasi
   1. Penataan PA Pada Masa Reformasi
   2. Dasar Hukum dan Wewenang PA.
   3. Kedudukan PA Dalam UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun  1999 dan UU Nomor 4 Tahun 2004.
   4. Eksistensi PA/MS  Pasca Penyatuatapan ke MA.
7. Mahkamah Syari`ah di Nanggoe Aceh Darussalam
   1. MS di NAD Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan.
   2. Peralihan dari PA ke MS.
   3. Dasar Hukum dan Wewenang MS.
   4. Susunan dan Hukum Acara MS.
   5. Prospek Syari`at Islam dan MS di NAD.
8. Pengadilan Agama/MS Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
   1. Kedudukan PA/MS Dalam Perundang-Undangan.
   2. PA/MS sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.
   3. PA/MS sebagai Peradilan Khusus.
9. Susunan Organisasi PA/MS dan Hubungannya dengan MA dan Depag (Sebelum dan Sesudah Penyatuatapan)
   1. Susunan dan Organisasi PA/MS
   2. PA/MS sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
   3. Hubungan PA/MS Dengan MA dan  Depag (Sebelum dan Sesudah Penyatuatapan).
10. Hakim: Syarat-Syarat, Tugas dan Wewenang serta Pengangkatan dan Pemberhentiannya
    1. Posisi Hakim Dalam Lembaga Peradilan (Jabatan Fungsional).
    2. Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim.
    3. Tugas dan Peran Hakim Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan.
    4. Peranan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim.
11. Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
    1. Kekuasaan Mutlak Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
    2. Kekuasaan Relatif Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
    3. Tempat-Tempat Mengajukan Perkara ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
12. Tata Cara Berperkara Pada Badan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
    1. Pengertian dan Sumber Hukum Formil PA/MS.
    2. Bentuk, Isi dan Kelengkapan Gugatan/Permohonan
    3. Proses Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Pada PA/MS.
13. Produk Pengadilan Agama/MS
    1. Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
    2. Penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
    3. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
14. Upaya Hukum Pada Badan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
    1. Pentingnya Upaya Hukum Terhadap Putusan PA/MS.
    2. Prosedur, Syarat-Syarat dan Waktu Pengajuan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
    3. Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu.
15. Yurisprudensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional
    1. Pengertian dan Syarat-Syarat Yurisprudensi.
    2. Pentingnya Yurisprudensi Dalam Produk Pengadilan Agama/MS.
    3. Kontribusi Yurisprudensi PA/MS Dalam Pembinaan hukum Nasional
    4. Upaya Pengembangan Hukum Lewat Yurisprudensi.
16. Prospek Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU Nomor 35 Tahun 1999 (Penyatuatapan) & UU Nomor 4 Tahun 2004
    1. Kedudukan dan Eksistensi PA/MS Pada Era Reformasi.
    2. Peluang dan Tantangan PA/MS.
    3. Upaya-Upaya Konkrit Menjadikan PA/MS Sebagai Institusi Terhormat.

Buku Rujukan :

1. Daniel S. Lev., Peradilan Agama Islam  di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum. Diterjemahkan oleh  Zaini Ahmad Noeh dari Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions, Intermasa, Jakarta, Cet. II, 1986.
   1. M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Cet. III, 1997.
   2. Cik Hasan Bisri, MS.,Peradilan Agama di Indonesia,   Rajawali Press, Cet. II, 1998.
   3. H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Cet. II, 1998.
   4. Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif, Rajawali Press, Cet. I, 2000.
   5. Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Gema Insani Press, Cet. I, 1996
   6. Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari`at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi, Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 2003.
   7. Rifyal Ka`bah, Penegakan Syari`at Islam di Indonesia, Khairun Bayan, I, 2004.
   8. Cik Hasan Bisri, MS., Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Rosda Karya Bandung, Cet. II, 2000.
   9. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Rajawali Press, Cet. I, 2004
   10. Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Cet. I, 1994
   11. R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. XIII, 1988.
   12. R. Soepomo,Sejarah Politik Hukum Adat: dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. II, 1982
   13. M. Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, Cet. I, 1990
   14. Zaini Ahmad Noeh dan Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1983
   15. Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH., Penerbit Gema Insani Pres, Jakarta, Cet. I, 1996.
   16. Syamsul Wahidin dan Abdurrahman,Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia,  Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, Cet. I, 1984
   17. Zuffran Sabrie, Pengadilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog Tentang RUU PA, Jakarta: Penerbit Logos, Cet. I, 2002.
   18. Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Press,Edisi baru, IV, 1995.
   19. Raihan A. Rasyid, Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. I, 1999.
   20. Husni Rahim, Sistem Otoritas & Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang, Jakarta: Logos, Cet. I, 1998
   21. Asasriwarni, Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, Padang: Penerbit IAIN Imam Bonjol Press, Cet. I, 1999.
   22. Padmo Wahjono, Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. II, 1986.
   23. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Pengantar Ilmu Hukum), Jakarta: Cet. II, 1976.
   24. Tim Penyusun Buku, Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Depag RI, Cet. I, 1985.
   25. M. Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit Rajawali Pres, Cet. I, 1990.
   26. Ismail Suny, Bunga Rampai Tentang Aceh, Jakarta: Penerbit Bhratara, Cet. I, 1980.
   27. M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah: Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Jakarta: Penerbit PB Al-Jami’iyatul Washliyah, Cet. I, 2000.
   28. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia, Yogjakarta: Penerbit Glang Press, Cet. I, 2002.
   29. Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Cet. I, 1984.
   30. M.B. Hooker, Undang-Undang Islam di Asia Tenggara, Diterjemahkan  oleh Rohani Abdul Rahim, Raja Rohana Raja Mamat dan Anisah Che Ngah dari  Islamic in South-East Asia, Malaysia: Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Cet. II, 1992.
   31. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Cet. I, 1985.
   32. Mr. Hamid Algadri, Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia, Jakarta: Penerbit Haji Masagung, Cet. II, 1988.
   33. Iskandar Ritonga, Pemikiran Hazairin tentang Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995.
   34. Eddi Rudiana Arief, dkk., Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, Bandung: Penerbit Rosdakarya, Cet. I, 1991,
   35. Sudirman Tebba (Ed.) Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. I, 1993.
   36. Munawir Syadzali, Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, Jakarta: Penerbit UI Pres, Cet. I, 1993.
   37. Bustanul Arifin, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional: Bertenun Dengan Benang-Benang Kusut, Jakarta: Penerbit Yayasan al-Hikmah, Cetr. I, 2001.
   38. Munawir Sjadzali, Penganugrahan Gelar doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Dalam Ilmu Agama Islam,  IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 22 Februari 1994.
   39. Zaini Ahmad Noeh dan Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Surabaya: Penerbit PT. Bina Ilmu, 1983.
   40. Zaini A. Noeh, “Penghulu, Abdi Hukum Islam Tempo Dulu” dalam Majalah Pesantren, No. 2, Vol. VII, 1990.
   41. Z.A. Noeh, “Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam” dalam Amrullah Ahmad, dkk., Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH., Jakarta: Penerbit Gema Insani Pres, Cet. I, 1996.
   42. M. Arselan Salim GP., Pembentukan Tradisi Hukum Islam di Nusantara Hingga Abad ke-17, Jakarta: Makalah pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1995.
   43. H.M. Djamil Latief, SH., Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, Cet. I, 1983.
   44. Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Ed.), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik, Jakarta: diterbitkan atas kerjasama INIS, PPIM dan Balitbang Depag RI, Cet. I, 1998.
   45. Zuffran Sabrie, Pengadilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog tentang RUU Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Antara, Cet. I, 1990.
   46. M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), Jakarta: Rajawali Pres; Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta: Penerbit Gema Insani Pres, Cet. I, 1996.
   47. Kurniawan Zein dan Syarifuddin HA., Syariat Islam Yes, Syari’at Islam No: Dilemma Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945 , Jakarta: Penerbit Paramadina, Cet. I, 2001.
   48. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, Cet. II, 1995.
   49. Achmad Rustandi dan Muchjidin Effendie S., Komentar Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dilengkapi KHI, Bandung: Penerbit Nusantara Press bekerjasama dengan UNINUS, Cet. I, 1991.
   50. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Pemikiran, Jakarta: Penerbit UI Press, Cet. I, 1993.
   51. Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Munawir Sjadzali, Jakarta: Penerbit Paramadina, Cet. I, 1995.
   52. Iskandar Ritonga, Mahkamah Syar`iyyah Dalam perundang-Undangan dan Qanun, Padang: Penerbit Suluh, Cet. I, 2004.
   53. Abdul Manan, Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Penerbit Kencana, Edisi Revisi Cet. III, 2005.
   54. M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar`iyyah di Indonesia, Jakarta: Penerbit Kencana, Cet. I, 2005.
   55. Abdul Gani Abdullah, Syamsuhadi Irsyad dan M. Zuffran Sabrie, 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama, Jakarta: Diterbitkan atas Kerjasama antara Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan PPHIM, Cet. I, 1999.
   56. Tengku Moh. Radhie, “Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional” dalam buku Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, h. 213-224;
   57. M. Daud Ali, “Pengembangan Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan Agama” dalam Mimbar Hukum, Nomor 12, Thn. V, 1994, h. 17-23;
   58. M. Yahya Harahap, “Pengembangan Yurisprudensi Tetap (Bagian Pertama)” dalam Mimbar Hukum, Nomor 15, Thn. V, 1994, h. 64-82;
   59. Yahya Harahap, “Pengembangan Yurisprudensi Tetap (Bagian Kedua)” dalam Mimbar Hukum,  Nomor 16, Thn. V, 1994, h. 84-102;